Perkuat Pelindungan PMI, BP3MI DKI Jakarta Audiensi dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan

Jakarta, BP3MI (3/2) – BP3MI DKI Jakarta terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada Selasa, 3 Februari 2026, Kepala BP3MI DKI Jakarta Kombes Pol. Dr. Arman Muis, S.H., S.I.K., M.M. beserta jajaran melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan di Ruang Rapat Gelatik 2, Kantor Walikota Jakarta Selatan.

Kepala BP3MI DKI Jakarta diterima langsung oleh Wakil Walikota Jakarta Selatan, Bapak Ali Murthado, yang mewakili Walikota Jakarta Selatan. Audiensi turut dihadiri jajaran SKPD Pemkot Jakarta Selatan, antara lain Kabag Perekonomian, perwakilan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Sosial, Suku Dinas PPPA, PPKD Jakarta Selatan, serta enam Camat di wilayah Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP3MI DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas penerimaan audiensi sebagai ajang silaturahmi dan penguatan kemitraan.

“Audiensi ini merupakan implementasi dari Nota Kesepakatan antara Menteri P2MI dan Gubernur DKI Jakarta yang ditandatangani pada 29 Oktober 2025. Kami ingin memperkuat kolaborasi daerah dalam melahirkan PMI yang terampil, terlindungi, dan siap bersaing di pasar global,” ujar Arman Muis.

Ia menambahkan bahwa KemenP2MI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjadikan DKI Jakarta sebagai role model daerah dalam peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang profesional.

Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Selatan menyambut baik kehadiran BP3MI DKI Jakarta dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, khususnya bagi warga Jakarta Selatan.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat edukasi bekerja ke luar negeri yang aman, terutama untuk mencegah TPPO yang belakangan banyak menimpa warga DKI Jakarta yang bekerja ke negara tujuan tertentu,” ujar Ali Murthado.

Ia juga menekankan perlunya keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kota, kepolisian, imigrasi, hingga kelurahan dan perangkat RT/RW, dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Perwakilan PPKD Jakarta Selatan turut menyampaikan bahwa selama ini telah terjalin kerja sama yang baik dengan BP3MI DKI Jakarta, khususnya melalui pelatihan bagi calon pekerja migran, seperti pelatihan Bahasa Jepang.

“Ke depan, kami berharap kolaborasi pelatihan dan informasi peluang kerja luar negeri potensial dapat terus dikembangkan agar semakin banyak lulusan PPKD yang mampu bersaing di pasar kerja global,” ujar perwakilan PPKD Jakarta Selatan.

Audiensi ini juga menghasilkan sejumlah komitmen konkret, antara lain pelibatan BP3MI DKI Jakarta dalam Rapat Pimpinan Wilayah se-Jakarta Selatan, kolaborasi edukasi ke lembaga pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas calon PMI, optimalisasi pelaksanaan job fair, kolaborasi pencegahan dan penanganan TPPO hingga tingkat RT/RW, serta penjajakan pembentukan 10 Kelurahan Migran Emas di wilayah Jakarta Selatan.

Menutup audiensi, Kepala BP3MI DKI Jakarta menegaskan kesiapan jajarannya untuk berkolaborasi aktif dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

“BP3MI DKI Jakarta siap melaksanakan edukasi dan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan demi memberikan pelindungan maksimal bagi calon maupun pekerja migran Indonesia,” pungkasnya. (Humas/bp3midkijakarta)